Anggota Komisi X DPR RI Dedi Gumelar alias Miing menilai anggaran untuk
ujian nasional (UN) tahun 2012 sebesar Rp 500 miliar sangat rawan
dikorupsi. Oleh karenanya, perlu pengawasan terhadap dana yang
dikucurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
tersebut.
Untuk tahun ini nilai anggaran yang dikuscurkan untuk UN cukup besar.
‘’Tidak hanya anggaran UN saja yang rawan dikorupsi, semua mata anggaran
APBN juga rawan,’’ kata Miing di Temanggung Sabtu (03/12).
Meski banyak menerima kritik dari berbagai kalangan terkait UN, namun
sampai saat ini pemeritah masih ‘ngotot’ untuk menyelenggarakannya. Ada banyak faktor kenapa pemerintah masih bersikeras menyelenggarakan UN.
Antara lain faktor politis yakni meniru model pendidikan barat, serta
anggaran. Padahal semestinya UN tidak perlu dilakukan jika sebagai
penentu kelulusan.
UN kata Miing, memang masih harus dan boleh diselenggarakan, asal
diposisikan untuk alat memetakan standar mutu pendidikan, di Indonesia.
Sebab memang harus ada ukuran atau parameter keberhasilan.
Menyinggung masalah pengambilalihan pencetakan soal UN 2012 dari
provinsi ke pusat, Miing mengatakan tidak masalah, karena hal itu hanya
soal teknis.’’Itu hanya soal teknis saja, tidak ada masalah. Tapi sekali
lagi, saya berharap UN tidak untuk menentukan kelulusan siswa, ini akan
sangat membebani anak-anak,’’ katanya menegaskan.
Pelaksanaan UN 2012 kini sudah di depan mata, bisa jadi membuat siswa smp resah. Untuk mencapai kelulusan, setiap siswa harus dapat melewati standar rata-rata 6,00. Nilai tersebut akan diramu perbandingan 60% nilai ujian nasional 40% nilai ujian sekolah. Persentase 40% nilai ujian sekolah ini menunjukan peran serta sekolah dalam menentukan kelulusan. Tak seperti dua tahun yang lalu. Kelulusan siswa hanya ditentukan oleh ujian nasional semata.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar